Kamis, 24 Mei 2012

Perjanjian Kerja Bersam ( PKB )

Fungsi pertama dari serikat pekerja adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB. Istilah perjanjian kerja bersama (PKB) ada setelah diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan kesepakatan kerja bersama (KKB). Pembuat undang-undang menganggap pengertian dari PKB sama dengan KKB. PKB merupakan terjemahan dari Collective Labour Agreement (CLA).Sentanoe Kertonegoro, menganggap KKB tidak sama dengan PKB, yaitu :

Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) adalah :
1. Dasar dari individualisme dan liberalisme ( free fight liberalisme ) berpandangan bahwa antara pekerja dan pengusaha adalah dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam perusahaan
2. Mereka bebas melakukan perundingan dan membuat perjanjian tanpa campur tangan pihak lain;
3. Dibuat melalui perundingan yang bersifat tawar-menawar (bargaining) masing-masing pihak akan berusaha memperkuat kekuatan tawar-menawar, bahkan dengan menggunakan senjata mogok dan penutupan perusahaan;
4. Hasilnya adalah perjanjian yang merupakan keseimbangan dari kekuatan tawar menawar

Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB ) adalah :
1. Dasar adalah hubungan industrial Pancasila berpandangan bahwa antara pekerja dan pengusaha terdapat hubungan yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong;
2. Mereka bebas melakukan perundingan dan memuat perjanjian asal saja, tetapi memeperhatikan kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat, bangsa dan negara;
3. Dibuat melalui musyawarah untuk mufakat, tidak melalui kekuatan tawar menawar tetapi yang diperlukan sifat yang keterbukaan, kejujuran dan pemahaman terhadap kepentingan semua pihak. Kehadiran serikat pekerja dalam rangka meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab bersama;
4. Hasilnya adalah suatu kesepakatan yang merupakan titik optimal yang bisa dicapai menurut kondisi yang ada, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.

Apabila dicermati pendapat Sentanoe mengenai perbedaan antara PKB dengan KKB, tampak ada peluang yang dapat dipergunakan oleh majikan dalam hal memanfaatkan suatu keadaan dari pengertian KKB untuk menekan buruh dalam hal memperjuangkan haknya. Pada pengertian KKB, lebih ditekankan semua pihak tidak hanya mementingkan kepentingannya tetapi harus memperhatikan juga kepentingan bangsa dan negara. Sebagai contoh pemerintah telah menetapkan upah minimum propinsi/ kota . Ketentuan UMP itu seolah-olah dijadikan dasar bagi majikan sebagai untuk memberikan upah kepada buruhnya selama-lamanya tanpa melihat lama kerja buruh, prestasi atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Memang ada peningkatan upah berdasarkan lamanya masa kerja atau prestasi tetapi apabila dibandingkan dengan perolehan keuntungan majikan sangat jauh. Ada dalih dari majikan untuk tidak memberikan kenaikan upah bagi buruhnya diatas ketentuan UMP, yaitu perusahaan bisa saja memberikan kenaikan upah berdasarkan presentasi keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapi hal ini tidak dilakukan karena nanti akan diprotes oleh perusahaan yang sejenis yang dapat mengakibatkan mogok kerja pada perusahaan lainnya sehingga mengganggu stabilitas nasional. Ironis memang antara besarnya upah buruh pabrik kabel baja dengan kekayaan yang dimiliki oleh majikan pemilik pabrik kabel baja itu. Sementara pemilik dan para managementnya dapat keliling dunia, memiliki koleksi mobil dan rumah mewah, sementara para buruh kelas bawah pabrik kabel baja hanya dapat bersyukur apabila dapat mengangsur rumah sangat sederhana melalui KPR-BTN.

Dari uraian diatas maka sepatutnyalah kita beralih paradigma dari KKB ke PKB yang lebih memberikan posisi mandiri bagi serikat buruh untuk berperan aktif dalam pembuatan PKB. Adapun tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) bisa dilihat disini.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar