Selasa, 05 November 2013

Violent end to Indonesian strike

A national strike was held in Indonesia on 31 October and 1 November with more than 1,5 million participants. Although peaceful demonstrations were held in most regions, violent outbreaks injured a number people.


Strikes took place throughout Indonesia, gathering a total of 1,5 million workers demanding, among other things, an increased minimum wage. Despite pleas for peaceful demonstrations violent clashes occurred. 17 protesters were injured; one still remains in critical condition.
“We wanted safe demonstrations, but paramilitary forces attacked workers with beams and knifes. They were allegedly paid by the government and employers,” says Said Iqbal, President of IndustriALL Global Union affiliate FSPMI and the Indonesian Trade Union Confederation (KSPI).
After the two-day strike, the Govenor and employer’s association agreed upon a minimum wage for Jakarta. According to trade unions the new minimum wage is still too low, arguing that the nine per cent rise is lower than the inflation and a return to a low wage system. 
IndustriALL Global Union General Secretary Jyrki Raina says:
“We support our members in Indonesia and their struggle. They have our relentless support in continuing to build unity among trade unions and stopping the government and employers from using this division against workers.”




Selasa, 20 Agustus 2013

Hukum yang Retak, Perundingan, dan Grebek Pabrik: Catatan Awal Pergerakan Buruh di Bekasi

Abu Mufakhir 
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Per 3 Oktober 2012, tiga konfederasi dan federasi serikat buruh yang tergabung dalam MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia), diikuti konfederasi dan federasi serikat buruh di luar MPBI, menjalankan aksi mogok nasional. Lebih dari tiga juta massa buruhdi 80 kawasan  industri,[1] yang berasal dari 754 perusahaan di 12 provinsi, 37 kabupaten/kota yang tersebar di pulau-pulau besar Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Riau, dan Papua Barat,[2] menuntut penghapusan sistem kerjaoutsourcing, penolakan upah murah, dan pelaksanaan jaminan sosial. Aksi mogok nasional yang berlangsung untuk pertama kali dalam sejarah gerakan buruh pasca-Soeharto tersebut, telah melumpuhkan beberapa kawasan industri penting Indonesia secara serentak dalam satu hari.Terlepas dari diskusi tentang makna kegagalan dan capaiannya, aksi mogok nasional denganmemanfaatkan jalanan (kawasan-kawasan industri dan kantor-kantor pemerintah) sebagai arena politik untuk menekan pemerintahtelah menjadi salah satu respons terkuat serikat buruh ketika berhadapan dengan rezim pasar kerja fleksibel serta politik upah murah.

Sejak jatuhnya rezim Soeharto, walaupun posisi politik buruh lemah di ruang-ruang politik formal, serikat buruh kembali menemukan jalanan sebagai ruang politik untuk menekan pemegang otoritas. Di tengah-tengah rezim upah murah dan pasar kerja fleksibel, serta tidak bekerjanya lembaga-lembaga politik formal, upaya-upaya untuk terus memperkuat kapasitas serikat buruh dalam melakukan mobilisasi politis di jalanan secara fundamental merupakan pilihan strategi yang realistis. Ketika merebut kembali jalanan sebagai ruang politik alternatif, secara mendasar serikat buruh telah menyediakan saluran baru bagi partisipasi politik, secara kualitatif memperluas basis demokratisasi, serta memaksa perubahan-perubahan mendadak dengan sifatnya yang terbatas pada relasi-relasi kekuasaan yang ada, –seperti pecahnya partai koalisi dalam kasus kenaikkan harga BBM– bahkan membatalkan beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan kelas buruh, yang (saat ini) tidak mungkin didapat melalui institusi politik formal.[3]

Sebagai gambaran, pada 2006, berbagai serikat buruh di berbagai kota di Indonesia berhasil membatalkan rencana pemerintah merevisi UU Ketengakerjaan Nomor 13/2003. Dengan jumlah massa mencapai 100 ribu, aksi ini sering disebut-sebut sebagai aksi terbesar pada rentang periode pasca-Soeharto sampai tahun 2007. Di penghujung 2009, aliansi serikat buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), melalui serangkaian mobilisasi selama hampir dua tahun berhasil mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). KAJSmenerapkan kembali strategi aksi rapat akbar’, sebuah strategi memobilisasi dan mengumpulkan massa pada zaman pergerakan untuk menggalang kekuatan antikolonial. Mereka juga melakukanlong march, dengan berjalan kaki dari Bandung menuju Jakarta, sepanjang 250 kilometer selama 5 hari. Pada 2010, serikat buruh mulai menerapkan strategi boikot dengan menutup kawasan industri, hal ini terjadi pada Kawasan Berikat Nasional Cakung, Jakarta Utara. Tahun 2011, serikat buruh Freeport melakukan aksi mogok selama hampir enam bulan, yang dinilai sebagai aksi mogok paling militan dan terpanjang dalam sejarah gerakan buruh Indonesia pasca-Soeharto.

Puncaknya terjadi pada 2012, sepanjang tiga bulan pertama terjadi lonjakan skala dan intensitas aksi terkait dengan penetapan upah minimum dan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sepanjang Januari-Februari, puluhan ribu massa aksi melakukan penutupan Kawasan Berikat Nasional, Cakung, di Jakarta Utara. Serta melumpuhkan 7 kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi – yang menopang 46% eksport non migas Indonesia, dengan potensi ekspor mencapai USD 15, 1 M s/d 30,560 M atau 46 % dari total ekspor non migas nasional sebesar USD 66,428 M (tahun 2005).[4] Dalam rentetan aksi tersebut beberapa jalur jalan tol dan kawasan industri yang menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia lumpuh dalam beberapa jam.

Rentetan aksi terus berlanjut pada Maret, saat pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Serikat buruh melakukan aksi massa secara terus-menerus di beberapa kota besar di Indonesia, untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Dalam aksi tersebut, sulit diingkari jika serikat buruh menjadi pelaku aksi yang paling dominan dengan kemampuannya memobilisasi massa. Saat itu, untuk pertama kalinya rencana kenaikkan harga BBM berhasil dibatalkan/ditunda. Selanjutnya, aksi peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2012 di Indonesia, disebut oleh beberapa media sebagai aksi May Day terbesar di Asia Pasifik. Tahun 2012 ini, aksi massa serikat buruh seperti menjelma menjadi mobilisasi politis dengan dampak mempengaruhi kebijakan yang cenderung lebih kuat dari aksi-aksi serikat buruh sebelumnya.

Sepanjang 2011-2012, kita dapat melihat banyak kemunculan-kemunculan strategi ‘baru’ (atau digunakan lagi) dalam kerangka mobilisasi oleh serikat buruh pasca-Otoritarianisme Soeharto. Beberapa di antaranya blokade jalan tol, menutup kawasan industri, rapat akbar, longmarchberhari-hari, sweeping, solidaritas antarpabrik dan lintas kawasan, bahkan mogok nasional, termasuk grebek pabrik. Menurut penulis kemunculan berbagai strategi mobilisasi baru tersebut belum banyak diulas. Dilihat faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana strategi-strategi tersebut diwujudkan di lapangan. Karenanya tulisan ini sebagai upaya untuk turut mendokumentasikan dan mendiskusikan salah satu dari strategi mobilisasi tersebut, yaitu grebek pabrik. Sebuah strategi mobilisasi yang pertama kali muncul di Bekasi pada akhir Mei 2012, dan sempat meluas sampai ke Bogor dan Depok.  

Dalam strategi grebek pabrik (sebagian menyebutnya sebagai Greduk pabrik), pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh outsourcing yang melanggar UUK No. 13/2003, didatangi oleh massa darisejumlah serikat buruh yang berasal dari pabrik-pabrik lain yang berdekatanKemudian melakukanpenutupan pabrik, pendudukan, bahkan menyandera pihak manajemen, untuk menuntut pengangkatan buruh outsourcing menjadi buruh tetap. Aksi grebek pabrik bisa berlangsung 1 sampai 3 hariNamun pada beberapa kasus aksi grebek pabrik dapat berlangsung lebih lama dari 10 hari, dan terus tidak menemukan titik terang.

Strategi grebek pabrik terus meluas dan menjadi momok bagi para pengusaha di Bekasi. Menurut pengurus asosiasi industri dan pabrik di kawasan Bekasi, saat ini ada 100 pabrik yang terkena aksi grebek pabrik. Mereka menilai aksi grebek pabrik sebagai masalah yang dapat mengganggu industri serta mengancam laju investasi. Karena itu, mereka menemui Menteri Perindustrian, bahkan meminta bantuan TNI, untuk menghentikan aksi grebek pabrik tersebut.[5] Tulisan ini tidak ditujukan untuk membantah pernyataan tersebut, tapi akan mendiskusikan aksi grebek pabrik yang berkembang di kawasan industri Cikarang, dari perspektif gerakan buruh. Terutama padabagaimana aksi grebek pabrik dapat terus berkembangmendapatkan respon balik dari kelompok pengusaha, juga telah dan dapat dimaknai sampai saat ini.


Situasi-situasi yang Mendukung Grebek pabrik

Pada bagian ini, penulis akan mendiskusikan bagaimana aksi grebek pabrik muncul dan berkembang, bagaimana dilaksanakan, serta faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya aksi grebek pabrik sebagai sebuah respons. Di antara itu dimasukkan pendapat dari kelompok serikat buruh yang tidak setuju dengan pelaksanaan aksi grebek pabrik. 

Secara umumnya banyak yang sependapat jika aksi grebek pabrik dinilai berawal dari perkembangan lapangan aksi Hostum (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah), yang dicetuskanoleh MPBI ketika May Day 2012. Kemudian, grebek pabrik menjelma menjadi metode baru yang dijalankan oleh beberapa serikat buruh untuk melawan semakin meluasnya sistem kerjaoutsourcing. Dalam menjalankan aksi grebek pabrik terdapat kombinasi pokok antara strategi solidaritas antarpabrik (dalam beberapa kasus juga lintas serikat dan lintas kawasan), pendudukan,blokade, dan taktik-taktik koordinasi cepat di lapangan. Bayangkan, jika dalam satu aksi grebek pabriksebuah serikat buruh mampu memobilisasi lebih dari 2000 peserta aksi dalam waktu kurang dari dua jam. Untuk menjalankan aksi ini secara terus menerus –secara spartan berpindah dari satu pabrik ke pabrik lain dan nyaris setiap hari –jelas dibutuhkan organisasi serikat buruh yang memiliki kapasitas mobilisasi yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Beberapa aktivis serikat buruh menceritakan aksi grebek pabrik di Bekasi, bermula dan terinspirasi dari aksi buruh PT Hero Supermarket, Cibitung, bersama Serikat Pekerja Aneka Industri/SPAI-FSPMI. Dalam tulisannya, Sherr Rin, aktivis SPAI-FSPMI, menuliskan kisah aksi buruh PT Hero, yang berawal dari pemecatan sepihak terhadap 514 buruh kontrak. Mereka yang rata-rata sudah bekerja 5-8 tahun dipecat begitu saja, hanya karena pihak manajemen sudah tidak lagi suka dengan perusahaan kontraktornya. Pemecatan sepihak ini memaksa buruh PT Hero, Cibitung, melakukan aksi sampai ke PT Hero Pusat, Jakarta, pada 22 sampai 23 Mei 2012. Selain itu, bersama dengan FSPMI-KSPI dalam rangka aksi Hostum, mereka mendatangi Kemenakertrans, dan menuntut penghapusan sistem kerja outsourcingMereka juga melakukan aksi ke Disnakertrans Bekasi, menuntut dikeluarkannya Nota Dinas yang menginstruksikan agar PT Hero Spk Cibitung mempekerjakan kembali buruh-buruh yang telah di-PHK sepihak, kemudian mengangkat statusnya menjadi buruh tetap. Pada tanggal 23 Mei, Nota Dinas itu dikeluarkan. Namun, pihak manajemen (hanya) mengatakan akan mempertimbangkan Nota Dinas tersebut, dan bukan mematuhinya. Akibatnya, buruh PT Hero, bersama dengan massa FSPMI dari pabrik lain yang bersolidaritas melakukan aksi ke PT Hero. Mereka melakukan blokade gudang, hingga barang tidak bisa keluar-masuk. Aksi tersebut berlangsung sampai malam hari hingga dipenuhinya tuntutan buruh.[6]  

Perjuangan buruh PT Hero, menginspirasi banyak serikat buruh untuk melakukan strategi serupa. Mereka menuntut perusahaan untuk mengangkat status buruh tidak tetap menjadi tetap, dengan cara melakukan aksi mobilisasi menuju satu pabrik, kemudian dengan beragam cara menghentikan proses produksi sampai dipenuhinya tuntutan-tuntutan buruh. Melalui aksi grebek pabrik serikat buruh secara telak memaksa pihak manajemen membuat kesepakatan-kesepakatan secara mendadak. Selanjutnya penulis akan mendiskusikan bagaimana aksi grebek pabrik dijalankan dilapangan, khususnya pada aspek taktik-taktik koordinasi untuk dapat mengumpulkan massa sebanyak mungkin.

***

Gambaran mengenai aksi grebek pabrik, selain dari observasi, juga penulis dapatkan dari beberapa aktivis pada dua serikat buruh, Forum Komunikasi dan Informasi (FKI-SPSI Bekasi)[7], dan FSPMI-KSPI Bekasi. Karena itu, informasi berikut terbatas pada bagaimana aksi grebek pabrik secara umum dilakukan oleh FKI dan FSPMI. Sehingga sangat mungkin terdapat beberapa perbedaan dengan cara dan langkah-langkah penggerebekan pabrik yang dilakukan oleh serikat lainnya. Selain itu, beberapa langkah dan cara dalam grebek pabrik yang dilakukan oleh kedua serikat tersebut, pada beberapa kasus memiliki perbedaan dalam skala teknis di lapangan. Sehingga apa yang akan disampaikan, tidak diniatkan sebagai satu-satunya gambaran utuh mengenai bagaimana aksi grebek pabrik dilakukan.  

Aksi grebek pabrik dapat berlangsung di pabrik yang telah maupun belum memiliki serikat buruh. Di pabrik yang belum memiliki serikat, beberapa buruh –khususnya yang berstatus outsourcing– yang mendengar cerita tentang buruh-buruh outsourcing di pabrik lainnya telah diangkat menjadi buruh tetap karena aksi grebek pabrik, menghubungi serikat buruh tertentu untuk meminta bantuan.Mereka mendatangi sekretariat serikat buruh, atau ke beberapa shelter yang menjadi tempat berkumpul aktivis serikat buruh tapi bukan merupakan kantor resmi serikat, salah satunya Rumah Buruh, dan Saung Buruh yang keduanya dibangun oleh FSPMI Bekasi dan berlokasi di tengah-tengah kawasan industri– mereka kemudian akan berdiskusi dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuanbaru mengenai serikat buruh dan hukum ketenagakerjaanterutama tentang buruh outsourcing.Dilanjutkan dengan beberapa kali konsolidasi, kemudian mulai mendirikan serikat di tempat kerja, yang langsung berafiliasi pada serikat yang mereka datangiPengurus serikat yang didatangi tersebut, diberikan kuasa untuk melakukan upaya-upaya perundingan dengan pihak manajemen, dan menuntut pengangkatan buruh tidak tetap menjadi buruh tetap. Sebelum perundingan tersebut, biasanya mereka sudah melakukan berbagai koordinasi untuk melakukan penggerebekan pabrik, jika perundingan mengalami deadlock. Ketika perundingan tersebut memang mengalamideadlock (umumnya memang demikian), dengan segera diputuskan untuk mengambil langkahpenggerebekan, yang kebanyakan dilakukan pada hari itu juga. Pada kasus ketika pihak manajemen menolak tawaran untuk berunding sejak awal, penggerebekan akan dilakukan lebih dulu, untuk menekan pihak manajemen agar bersedia melakukan perundingan. Dalam kasus ini, perundingan dan penggerebekan diawali secara bersamaan. 

Pada pabrik yang telah memiliki serikat buruh, aksi grebek pabrik biasanya berawal dariperundingan yang diajukan serikat buruh agar pihak manajemen mengangkat status buruhoutsourcing menjadi tetap. Ketika perundingan menemui jalan buntu, saat itu juga pengurus serikat, yang sudah berkoordinasi sebelumnya, akan menghubungi perangkat di atasnya untuk meminta bantuan aksi grebek pabrik. Hasil kesepakatan dari grebek pabrik ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Bersama/PB. Namun karena aksi grebek dilakukan dengan menciptakan dan mengandalkan situasi-situasi mendadak, banyak dari PB itu yang ditulis tangan tanpa materai.

Pada kasus FKI, setelah menghubungi penangungjawab tertinggi di FKI (saat itu berbentuk Presidium yang terdiri dari tujuh orang pengurus, satu Pangkorlap, dan satu Sekjen); mereka akan saling berkoordinasi untuk mengambil keputusan sesegera mungkin. Setelah keputusan didapat, Pangkorlap (Panglima Koordinasi Lapangan) FKI akan mengeluarkan instruksi untuk melakukan penggerebekan. Instruksi tersebut disebar melalui pesan layanan singkat/sms, baik secara langsung kepada ratusan anggota, maupun beberapa ketua serikat buruh tingkat pabrik, dan yang terpenting kepada anggota dan pimpinan Relawan FKI; sebuah organisasi sayap yang dibentuk dan bekerja untuk melakukan aksi-aksi langsung. Selain melalui sms, instruksi juga disebar melalui status dan group Facebook yang dibuat oleh FKI –saat itu jumlah anggotanya mencapai 4000 dan terus bertambahInstruksi tersebut kemudian berkembang menjadi pesan berantai: penerima tangan pertama akan melanjutkan sms itu ke beberapa temannya, dan terus demikian, sampai tidak jarang satu orang menerima dua sampai tiga pesan instruksi yang sama dari nomor yang berbeda.

Mereka yang sedang berada pada jam kerja saat instruksi dikeluarkan, biasanya akan datang bersama-sama menggunakan sepeda motor langsung ke pabrik yang menjadi target penggerebekan setelah jam kerja mereka selesai. Sementara mereka yang tidak dalam jam kerja, akan berkumpul di sekretariat FKI (disebut Mabes/Markas Besar), kemudian berangkat bersama-sama di bawah pimpinan mobil komando, menuju pabrik target penggerebekan. Di pabrik tersebut, telah menunggu massa buruh yang sedang melakukan mogok kerja dan menutup area pabrik. Mobil komando kemudian di parkir di depan pintu gerbang, dan secara bergantian beberapa orang berorasi, diselingi dentuman musik dari sound system mobil komando. Massa mendengarkan orasi, kemudian berjoget bersama, meneriakkan tuntutan dan yel-yel ‘Hidup Buruh!’. Mereka juga berjoget bersama dalam dentuman musik dan lagu-lagu perjuangan. Pada kasus di mana aksi penggerebekan berlangsung sampai malam hari, bahkan berhari-hari, massa yang terkumpul di lokasi secara bergantian datang dan pergi. Biasanya menjelang saat-saat pergantian shift kerja, jumlah massa akan berkurang, sebaliknya setelah pergantian shift, jumlah massa akan kembali bertambah. Menjelang jam dua belas malam (shift 1), massa akan berkurang, dan pada jam setengah satu sampai jam dua malam, massa akan kembali bertambah dan suasana bertambah riuh.

Mereka yang pergi karena harus bekerja atau pulang-beristirahat. Sedangkan yang datang setelah jam kerja, biasanya karena enggan untuk langsung pulang ke rumah dan ingin menghabiskan malam bersama-sama. Karena itu beramai-ramai datang ke lokasi penggerebekan pabrik untuk melakukan solidaritas, walau sekedar datang, ikut berjoget dan meramaikan suasana. Tidak jarang mereka juga membawa beberapa sumbangan logistik yang didapat dari iuran teman-temannya di satu pabrik, seperti nasi bungkus, rokok, kopi, mie instan, dan air minum. Banyak yang datang merupakan mantan buruh outsourcing yang telah menjadi buruh tetap karena aksi-aksi grebekan sebelumnya. Selain itu, mereka yang datang pada malam hari, melakukan sesuatu yang dekat dengan tradisi bergadang atau melakukan ronda, sesuatu yang umum dalam masyarakat Indonesia. Keduanya: pengalaman eksploitasi selama menjadi buruh outsourcing ditambah oleh rasa terima kasih mereka pada aksi-aksi grebek pabrik, serta latarbelakang kultural berupa bergadang dan ronda, menjadi dua dari sekian banyak penyebab yang mendorong solidaritas dan kemauan merekauntuk datang ke lokasi grebek pabrik.   

Datang-pergi sesuai dengan pergantian shift, membuat jumlah massa kerap stabil, tidak berkurang atau bertambah dalam jumlah yang signifikan –kecuali pada aksi grebekan yang memakan waktu berhari-hari, jumlah massa yang bergiliran datang biasanya akan terus berkurang. Jumlah massa yang stabil, dan terus berteriak-teriak di luar pabrik, ditambah suara musik yang keras, telah membantu tim perunding serikat di dalam pabrik untuk menekan pihak manajemen agar memenuhi tuntutan buruh. Tekanan massa, dan perasaan terancam pihak manajemen merupakan aspek vital pada aksi penggerebekan pabrik dalam menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan pihak buruh. Untuk menjelaskan aspek ini, salah satu Presidium FKI, Teguh Maianto, bercerita kepada penulis, bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan grebek pabrik adalah penentuan waktu mogok. Jika waktu yang dipilih ketika pihak manajemen tidak sedang berada di dalam pabrik, maka efektivitas aksi grebekan akan berkurang secara signifikan. Pengalaman melakukan grebek pabrik menunjukkan, strategi pemilihan waktu mogok ketika pihak manajemen kunci berada di dalam pabrik, sangatlah penting, dan jauh menguntungkan sertamenambah efektivitas aksi grebek pabrik. Karena jika manajemen sedang berada di dalam pabrik, kemudian terjebak dalam aksi grebekan dan tidak bisa keluar, secara pribadi ia akan merasa dalam kondisi terancam. Dengan begitu pihak buruh akan memperoleh kesepakatan yang menguntungkan. Sebaliknya, jika pada saat penggerebekan pihak manajemen kunci tidak ada di dalam pabrik, maka tidak akan muncul perasaan terancam. Dengan begitu biasanya pihak manajemen akan mengulur-ulur proses perundingan, terutama dengan cara melimpahkannya kepada pengacara, yang dengan mudahnya akan meneruskan kasus ini pada proses-proses dan mekanis legal-formal. Hal ini jelasmerugikan, karena membuat proses penggerebekan kehilangan efektivitasnya. Karena itu, jika dalam melakukan grebek pabrik kekuatan buruh adalah tekanan massa dan perasaan terancam dari pihak manajemen, maka kekuatan manajemen sekaligus menjadi kelemahan buruh adalah waktu dan proses perundingan yang terus diulur-ulur.

***

Selanjutnya penulis akan mendiskusikan dinamika serikat buruh yang membuat aksi grebekan dapat berkembang, diterima, dan menjadi salah satu strategi konfrontasi yang populer. Syarif Arifin, aktivis LIPS, melihat aksi grebek pabrik sebagai pengembangan dari aksi-aksi solidaritas antarpabrik dan strategi aksi sweeping, yang telah berjalan sebelumnya. Pada aksi solidaritas antarpabrik, di mana beberapa serikat buruh tetangga yang lokasinya saling berdekatan, mendatangi satu pabrik untuk memberi dukungan. Hal ini berlangsung (biasanyaketika serikat buruh yang didatangi sedang melakukan mogok, atau mengalami pemberangusan. Bentuk dari aksi solidaritas ini dimulai dari tindakan-tindakan sederhana, seperti saling menyumbang kebutuhan logistik mogok,melakukan orasi dan menyatakan dukungan di depan pabrik. Ikut menginap atau bergadang di tenda perjuangan yang didirikan di depan pabrik, sampai melakukan aksi advokasi bersama. Membangun aksi solidaritas antarpabrik, selain menyaratkan adanya hubungan-hubungan yang membangun kedekatan antarpengurus serikat tingkat pabrik, juga menyaratkan adanya praktik-praktik konsolidasi lintas pabrik dan lintas serikat. Praktik-praktik solidaritas antarpabrik, di Bekasi, lebih memungkinkan untuk terus dilakukan, karena 2500, dari 4500 pabrik di Bekasi terkonsentrasi di dalam 7 kawasan industri besar yang saling terhubung. Sehingga hal ini memudahkan proses mobilisasi.  

Sementara aksi sweeping, merupakan salah satu strategi dengan tujuan praktis agar dapat secara cepat melakukan pengerahan massa sebanyak mungkin. Aksi sweeping sering dilakukan terutama pada aksi-aksi besar, seperti Hari Buruh Sedunia 1 Mei dan Mogok Nasional 3 Oktober. Ketika mengikuti aksi Mogok Nasional 3 Oktober, dalam menjalankan aksi sweeping, serikat buruh yang menjadi ‘koordinator aksi’ akan mendatangi beberapa pabrik yang menjadi target –baik karena secara diam-diam diminta oleh pengurus serikat di pabrik tersebut yang merasa takut pada manajemen jika secara terang-terangan mengeluarkan anggotanya, atau karena alasan lain seperti besarnya jumlah buruh di dalamnya– kemudian memaksa manajemen mengeluarkan pekerjanya untuk bergabung dalam aksi. Paksaan kepada pihak manajemen biasanya diikuti dengan ancaman akan mengalihkan aksi di depan pabrik tersebut, atau memaksa masuk ke dalam pabrik dan menarik mereka yang masih bekerja untuk mengikuti aksi. Aksi sweeping sebenarnya juga merepotkan serikat yang melakukannya. Karena harus berkeliling menuju pabrik-pabrik yang menjadi target, dan melakukan tawar-menawar secara keras kepada pihak manajemen, sebelum membawa rombongan massa menuju titik kumpul aksi. Dalam beberapa kasus aksi sweeping bahkanberpotensi melahirkan konflik antarserikat, ketika ada salah satu serikat yang tidak terima jika ada pabrik anggotanya mengalami sweeping oleh serikat yang berbeda afiliasi.

Bagi mereka yang lebih suka mengasosiakan aksi buruh sebagai aksi yang seharusnya berjalan damai dan tanpa kekerasan, aksi sweeping seringkali dipandang secara negatifkarena dinilai merusak citra aksi buruh. Pandangan tersebut, sedikit-banyak mengabaikan jalanan sebagai sebuah arena pertarungan kekuatan. Arena yang sehari-hari terus dijadikan ajang kekerasan, paksaan, dan ancaman. Dan pada kondisi jalanan seperti itulah serikat buruh sering berhadapan dengan kekuatan-kekuatan penekan, seperti aparat keamanan yang melakukan pembubaran aksi, berhadap-hadapan dengan berbagai bentuk kekerasan oleh preman sewaan perusahaan, dan lain sebagainya. Di jalanan, serikat buruh juga terus menemukan dan mengembangkan berbagai bentuk pengorganisasian dan perlawanan, melakukan berbagai bentuk protes jalanan, blokade jalan, menutup akses-akses menuju kawasan industri, untuk menegaskan kembali eksistensinya. Jikalau dalam aksi sweeping, terdapat muatan kekerasan dan paksaan dalam skala tertentu, hal ini seharusnya dilihat sebagai respon atas kekerasan yang dilakukan oleh modal.   

Kedua pengalaman tersebut, ketika melakukan aksi solidaritas antarpabrik dan aksi sweepingtelahmemberikan serikat buruh landasan pengalaman untuk melakukan pengembangan bentuk-bentuk mobilisasinya ke dalam aksi grebek pabrik. Bahkan dapat dikatakan, secara mendasar grebek pabrik merupakan bentuk solidaritas antarpabrik, yang saat ini paling populer.

***

Pada bagian ini, penulis merasa perlu untuk mengutarakan beberapa pendapat yang tidak setuju terhadap aksi grebek pabrik. Ketidaksetujuan ini berasal dari serikat buruh, bukan dari pihak pengusaha yang posisinya memang dirugikan oleh aksi-aksi grebekan pabrik. Ada dua kubu dengan perspektif yang berbeda ketika menolak grebek pabrik. Pertama, yang lebih mengedepankan prinsip harmonisasi dalam relasi buruh-majikan. Kedua, yang lebih mensyaratkan kesiapan serikat buruh secara organisasional dan ideologis sebelum melakukan tindakan radikal seperti grebek pabrik, untuk mengurangi resiko yang muncul.   

Pada bagian ini, penulis hanya akan membahas yang pertama.[8] Mereka melihat aksi grebek pabrikyang lebih mengedepankan strategi konfrontasi dibandingkan negosiasi, sebagai tindakan yang telah merusak prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila, yang mengedepankan harmonisasi, dan kemitraan antara pihak pengusaha dan buruh, karena keduanya sama-sama saling membutuhkan. Selanjutnya, ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan aksi grebek pabrik, merujuk pada tindakan-tindakan ancaman dan tekanan ketika proses perundingan sedang berlangsung, yang tidak mengedepankan argumentasi yang rasional untuk mengajukan tuntutan. Ketika ditanya, seperti apakah contoh argumentasi yang rasional tersebut, jawaban selalu tertuju pada tingkat kemampuan ekonomi perusahaan untuk mengangkat buruh outsourcing menjadi buruh tetap. Tidak semua perusahaan memiliki kemampuan yang sama untuk mengangkat seluruh pekerjanya menjadi buruh tetap. Sementara aksi grebek pabrik cenderung melihat kemampuan ekonomi seluruh perusahaan itu sama. Hal ini dapat menyebabkan banyak buruh yang justru ter-PHK, karena perusahaan harus merasionalisasikan pengeluarannya. Selanjutnya, kritik yang disampaikan dengan nada paling bersemangat, merujuk pada potongan-potongan situasi lapangan ketika aksi grebek dilakukan. Seperti ada peserta grebek pabrik yang mabuk minuman keras, menyalakan musik danberjoged sampai malam, ugal-ugalan di jalan, bahkan melakukan tindakan pengrusakan. Selain itu dalam beberapa kasus yang dituduhkan, namun tidak disebutkan detailnya, terdapat oknum FKI yang mensyaratkan sejumlah uang bayaran kepada buruh-buruh yang meminta pabriknya digrebek,yang nilainya bisa mencapai 300ribu perorang.

Penulis mengklarifikasi pendapat ini kepada pihak FKI, dan mereka menyatakan tidak pernah mensyaratkan sejumlah uang bayaran sebelum melakukan grebek pabrik, namun membenarkan adanya segelintir anggota serikat yang mengkonsumsi minuman keras ketika mengikuti penggerebekan pabrik, hal tersebut diakui dan disadari perlu didisplinkan. Dalam tulisan ini, hal yang ingin lebih banyak penulis diskusikan adalah situasi-situasi seperti apa yang melatarbelakangi munculnya ketidaksetujuan tersebut, sebagai perdebatan yang wajar dalam dinamika gerakan buruh. Perdebatan ‘diam-diam’ tersebut menunjukkan semakin eksplisitnya pertentangan antara; (a) mereka yang masih mengandalkan jalur-jalur perundingan bipartit dalam ruang-ruang formal yang telah disediakan. Seperti pembaharuan PKB yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali, dan memprioritaskan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan buruh secara baik-baik. Jika terjadi perselisihan, maka harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dan menyerahkannya pada perangkat tanpa perlu melibatkan anggotaVersus (b) mereka yang semakin tidak percaya dengan efektivitas ruang-ruang perundingan serta mekanisme hukum. Kemudian memilih strategi konfrontasi dan jalanan sebagai ruang untuk memenangkan kepentingan buruh.Karena pilihan atas jalanan tersebut, pelibatan sebanyak mungkin massa merupakan salah satu hal terpenting.  

Mereka yang melakukan aksi grebekan, melihatnya sebagai respon dari semakin meluasnya sistem kerja fleksibel, dan lemahnya penegakkan hukum. Yang menyebabkan perusahaan dengan mudahnya melanggar ketentuan-ketentuan penggunaan buruh outsourcing dalam UUK 13/2003.Sementara itu, perusahaan mengambil keuntungan dari situasi lemahnya proses penegakkan hukum itu sendiri, dan buruh outsourcing semakin terampas hak-hak normatifnya. Karena itu, merekasemakin tidak percaya dengan mekanisme hukum formal.

Sementara bagi mereka yang menolak aksi grebekan, terlihat jelas langgengnya doktrin Hubungan Industrial Pancasila (HIP), yang mengajarkan bahwa relasi buruh-majikan-negara, sebagai relasi yang organik, relasi yang mirip sebuah keluarga. Masing-masing memiliki relasi ketergantungan,karenanya harus saling menjaga kerukunan, saling menjalankan kewajiban, agar dapat memajukan perusahaan. Karena, jika perusahaan maju dan bertambah keuntungannya, buruh juga yang akanbertambah kesejahteraannya. Karenanya setiap upaya perundingan, dan penyelesaian konflik,harus dilakukan dengan kesadaran dan niat baik untuk memajukan perusahaan.  

Kelompok (doktrin) ini, selain secara terus terang mengabaikan ketimpangan secara ekonomi-politik antara buruh dan majikan. Juga seringkali mengabaikan situasi-situasi sosial yang menjadi latabelakang kemunculan aksi grebek pabrik. Seakan-akan ia muncul dari ruang hampa, bukansebagai respon atas situasi-situasi tertentu. Seperti sering dikatakan oleh aktivis FSPMI Bekasi, melonjaknya aksi-aksi buruh dan kemunculan aksi grebek pabrik, merupakan ‘reaksi’ atas semakin lemahnya penegakkan hukum oleh negara. Telah menunjukkan bahwa aksi grebek pabrik tidak terlepas dari kondisi-kondisi objektif yang melatarbelakangi kemunculannya.[9]

***

Semakin meluasnya penggunaan buruh outsourcing di luar ketentuan hukum yang berlaku, merajalelanya keberadaan yayasan-yayasan outsourcing, dan lemahnya penegakkan hukum ketenagakerjaan oleh Disnaker, merupakan tiga faktor eksternal pokok yang mendukung bahkan memaksa serikat buruh menjalankan aksi grebek pabrik. Di luar itu, laju industrialisasi diKabupaten Bekasi sebagai salah satu kota industri terpadat di Indonesia. Dengan 4500 perusahaan,[10] dan 16 kawasan industri dengan 2500 perusahaan di dalamnya.[11] Sebagai kota industriKabupaten Bekasi yang menjadi sasaran para pencari kerja dari daerah lainnya, membuat tingkat kepadatan penduduk yang sudah sangat tinggi semakin terus bertambah. Pada tahun 2008, dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta (dan 2,5 juta pada Kota Bekasi yang bersebelahan), jumlah penduduk pada usia kerja di Kabupaten Bekasi, mencapai 72,02 persen. Sementara itu dari total angka pencari kerja hanya 6,49 persen yang berhasil mendapatkan pekerjaan.[12] Menunjukkan tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak dapat tertampung.

Kesemuanya, meningkatnya penetrasi kapital dalam bentuk tingkat kepadatan industri yang terus bertambah, kawasan industri yang semakin terkonsentrasi, bertambahnya jumlah tenaga kerja diKabupaten Bekasi, ditambah dengan perubahan-perubahan di internal serikat buruh, telah menjadi sekian faktor yang membuat aksi-aksi mobilisasi serikat buruh terus terjadi setiap hari di Bekasi. Tentu saja faktor-faktor tersebut selain masih perlu ditambahkan, juga membutuhkan analisis yang lebih lengkap untuk melihat hubungannya yang tidak sederhana dengan naiknya intensitas aksi-aksi buruh, khususnya grebek pabrik. Namun, tulisan ini tidak untuk melihat hal tersebut. Tulisan ini selanjutnya, akan mendiskusikan bagaimana aksi Grebek pabrik telah dan dapat terus dimaknai.


Grebek pabrik sebagai Penegakkan Hukum Jalanan



“Pabrik ini, sejak bulan Agustus sudah tidak lagi menggunakan buruh outsourcing”

(salah satu bunyi spanduk di beberapa pabrik di kawasan-kawasan industri di Bekasi)



Ketika memasuki kawasan industri terbesar di Kabupaten Bekasi, seperti Jababeka, EJIP, Delta Silicon, atau MM2100, pada rentang Mei s.d November 2012, kita akan menemukan banyak pabrik yang memasang spanduk di pagar atau gerbang yang bertuliskan, “Pabrik ini, sejak September sudah tidak lagi menggunakan buruh outsourcing” atau, “Pabrik ini, sejak Juli sudah tidak lagi menggunakan jasa yayasan penyalur tenaga kerja”, dan “Pabrik ini, sejak Agustus sudah menjadi anggota serikat Adan tidak menerima penggunaan buruh outsourcing”, biasanya di samping spanduk tersebut terpasang bendera serikat bersangkutan. Spanduk-spanduk itu seperti menandakan kekhawatiran yang meluas dari pihak perusahaan, jika  dijadikan target operasi Grebek pabrik selanjutnya.

Aktivis serikat buruh FKI dan FSPMI Bekasi, memaknai aksi ‘grebek pabrik’ sebagai, “Penegakkan Hukum Jalanan”. Karena memang target dari aksi tersebut adalah jantung dari berlangsungnya pelanggaran hukum: pabrik itu sendiri. Bukan di lembaga pengadilan hubungan industrial. Dan dalam prosesnya nyaris tidak melibatkan institusi formal pengawas perburuhan, yang semakin kehilangan kredibilitasnya. Dalam konteks ini aksi grebek pabrik merupakan respon atas lemahnya penegakkan hukum, khususnya mengenai outsourcing.

Dalam konteks penegakkan hukum, aksi grebek pabrik telah berhasil memotong jalur penanganan kasus perselisihan hubungan industrial dengan skema formal berikut mekanisme dan lembaga penopangnya. Skema formal penanganan perselisihan hubungan industrial, berawal dari persoalan (kasus) di dalam pabrik, kemudian memasuki mekanisme bipartit yang mempertemukan pihak serikat, dengan pihak manajemen. Jika tidak ada kata sepakat, kasus akan berlanjut pada tahap mediasi (tripartit). Tahap ini melibatkan pihak Disnaker sebagai representasi negara dalam perundingan antara serikat dan manajemen. Pada proses ini, pihak Disnaker diharuskan berposisisebagai pihak yang netral, dan memberikan masukan-masukan kepada kedua belah pihak. Secara formal pihak Disnaker tidak diperbolehkan memberikan saran atau masukan yang merugikan buruh –seperti  mensarankan untuk menerima PHK– namun realitasnya pihak Disnaker seringkali merugikan pihak buruh, dengan menyarankan kepada yang berkasus untuk menerima PHK, padahal kasus tersebut biasanya terkait dengan pemberangusan serikat buruh. Selanjutnya, jika pada tahap mediasi tidak ditemukan jalan keluar, perselisihan akan dimasukkan ke Pengadilan Hubungan Industril (PHI). Pada tahap inilah proses yang berkepanjangan dimulai. Proses penyelesaian satu perselisihan hubungan industrial, rata-rata memakan waktu dua tahun sampai keluarnya putusan PHIdan dapat terus bertambah sekitar satu tahun, ketika salah satu pihak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Desain sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku saat ini, jelas menguntungkan pihak pengusaha yang memiliki nafas jauh lebih panjang, dengan segala persyaratan yang dimiliki untuk dapat mengikuti sampai kapan pun proses hukum penyelesaian perselisihan tersebut berujung. Sementara serikat buruh, dengan nafas yang lebih pendek, harus ngos-ngosan untuk mengikuti seluruh proses berkepanjangan tersebut, sementara nyaris setiap hari harus menangani berbagai kasus.

Selain prosesnya yang berkepanjangan, jarak antara lokasi pabrik dengan lokasi PHI sering terlampau jauh, di mana setiap propinsi hanya memiliki satu PHI. Sebagai contoh, tiap perselisihan yang terjadi di Bekasi –yang menjadi bagian dari Propinsi Jawa Barat– harus didaftarkan dan diproses di PHI Bandung. Jarak Bekasi-Bandung memakan waktu sekitar 2,5 jam sekali perjalanan. Di Pekalongan, di mana PHI propinsi Jawa Tengah berada di Semarang, membutuhkan tiga jam sekali perjalanan. Jarak tersebut bisa lebih jauh ketika mempertimbangkan situasi di luar pulau Jawa. Persoalan jarak antara lokasi kasus perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi di kawasan industri, dengan lokasi PHI yang berada di ibukota propinsi, merupakan persoalan kendala akses terhadap lokasi pengadilan. Ketika menangani kasus, paling tidak dalam satu minggu serikat buruh harus bolak-balik PHI satu kali.

Selain persoalan waktu dan jarak, lembaga Disnaker dan Pengadilan Hubungan Industrial juga memiliki catatan praktik-praktik penyuapan.[13] Ketiga hal tersebut: waktu yang berkepanjangan, jarak yang jauh, dan lembaga negara yang korup, merupakan persoalan yang telah membuat buruh secara struktural selalu dilemahkan ketika berada di dalam ruang-ruang penyelesaian perselisihan formal. Negara seperti sengaja menyediakan ruang bagi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tetapi sekaligus membuat posisi buruh selalu lemah. Selain itu sikap ‘netral’ lembaga negara juga –selain memang korup– juga merupakan bentuk dari liberalisasi mekanisme penyelesaian konflik perburuhan, dimana negara absen dalam perlindungan buruh, dan menyerahkannya pada mekanisme mirip pasar: yang kuat yang menang. Dalam situasi itulah aksigrebek pabrik muncul dan menjadi jawaban telak, karena selain berhasil memangkas proses yang berkepanjangan, juga mengabaikan mekanisme formal yang tidak berpihak pada kepentingan buruh.

Dalam grebek pabrik, tahapannya dimulai sejak serikat mengajukan perundingan bipartit untuk menuntut diangkatnya buruh outsourcing menjadi buruh tetap. Ketika tuntutan ini tidak disepakati, maka langkah selanjutnya aksi grebek pabrik melalui kombinasi mogok, pendudukan, dan boikot. Pada banyak kasus, aksi grebek pabrik bahkan mulai dilakukan sebelum perundingan dengan manajemen berjalan. Grebek pabrik telah memaksa pihak manajemen untuk menerima kesepakatan secara mendadak ketika berunding.
  

Skema formal:
Persoalan di tempat kerja à bipartit à tripartit/mediasi melibatkan pihak Disnaker à Pengadilan Hubungan Industrial  X atau diteruskan à Kasasi ke Mahkamah Agung.
(untuk sampai pada putusan PHI, rata-rata satu kasus menghabiskan waktu sampai dua tahun)

Grebek pabrik:
Persoalan di tempat kerja à bipartit à Grebek pabrik.
(rata-rata kesepakatan didapat dalam dua-tiga hari)


Dalam grebek pabrik, Disnaker sebagai mediator, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial nyaris tidak dilibatkan. Serikat sudah semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi Disnaker dan PHI. Dan sebaliknya menemukan kembali kepercayaan dirinyaterhadap kekuatan aksi kolektif, melalui mobilisasi cepat dan terkoordinasi. Dalam konteks ini pergeseran dari skema formal ke grebek pabrik, dapat dilihat sebagai pergeseran dari ruang pengadilan ke aksi-aksi jalanan.


Grebek pabrik sebagai Respons Terhadap Pasar Kerja Fleksibel

Grebek pabrik yang dimaknai sebagai aksi penegakkan hukum jalanan, juga merupakan kelanjutan dari beberapa respons serikat buruh dalam menghadapi rezim pasar kerja fleksibel yang sebelumnya terkonsentrasi pada ruang-ruang kebijakan, dan pengawasan. Selain seperti disampaikan sebelumnya, aksi grebek pabrik juga merupakan perkembangan dari gerakan Hostum (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah).

Tanpa melihat satu strategi lebih efektif dari strategi lain, sebagai respon atas rezim pasar kerja fleksibel, kemunculan stratgei grebek pabrik merupakan sesuatu yang berada di luar dugaanpengamat perburuhan, hal ini mungkin karena grebek pabrik memiliki ruang perlawanan yang berbeda dengan respon dan pengembangan strategi sebelumnya yang muncul di berbagai tempat. Dalam catatan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) sepanjang 2010-2012, terdiri dari (1)respon di tingkat pabrik, dengan memakasakan adanya pembatasan penggunaan buruh outsourcing, melakukan pengangkatan status menjadi buruh tetap, menyamakan antara hak-hak buruh tidak tetap dengan buruh tetap, menjadikan buruh tidak tetap sebagai anggota serikat buruh, yang seluruhnya dilakukan melalui mekanisme perundingan formal. Sampai pada pembentukkan serikat buruh outsourcing tingkat pabrik 

Selanjutnya, (2) Respons yang muncul di tingkatan wilayah, yang dilakukan oleh aliansi-aliansi serikat buruh tingkat cabang (Kabupaten/Kota), seperti yang ada di Bekasi, Semarang, Tangerang, Batam, dan Pekalongan. Aliansi tersebut mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengeluarkan Surat Edaran, Moratorium atau Peraturan Daerah (Perda), yang tujuannya melakukan pembatasan dan penertiban penggunaan buruh outsourcing sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, serikat buruh di Bekasi, Semarang, Depok, Batam, dan Tangerang, menuntut Pemda mengeluarkan peraturan yang dapat menertibkan dan membatasi keberadaan yayasan penyalur tenaga kerja. Di Sukabumi, Koalisi Buruh Sukabumi (KBS), melakukan sosialisasi tentang bahaya outsourcing di kelurahan-kelurahan. Di Pekalongan, Semarang dan Batam, serikat buruh melakukan advokasi penambahan anggaran bagi Disnaker, khususnya untuk kerja-kerja pengawasan. Hal ini karena salah satu sumber tidak berjalannya kinerja pengawasan adalah terbatasnya anggaran Disnaker. Di Depok, serikat buruh menuntut untuk dilibatkan dalam kerja-kerja pengawasan, sebagai petugas pengawas adhoc. Strategi ini berangkat dari kondisi lemahnya kinerja pengawasan Disnaker, akibat tidak cukupnya jumlah petugas pengawas dan lemahnya kapasitas mereka dalam memahami persoalan ketenagakerjaan.

Di level nasional, selain melalui aksi-aksi besar menuntut penghapusan sistem outsoucing, seperti dalam setiap aksi May Day sejak 2006, dan gerakan aksi Hostum pada 2012. Muncul juga respons dalam bentuk judicial review terhadap beberapa pasal pada UUK 13/2003, yang berhasil dilakukan oleh FISBI (Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia), dan AP2ML (Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listik). Kesimpulan penulis sementara ini, dari beragam aksi serikat buruh di level wilayah dan nasional yang sebagian besar terkonsentrasi pada ruang-ruang kebijakan dan pengawasan, belum terlihat efektivitasnya dalam membendung semakin meluasnya penggunaan buruh outsourcing. Dimana salah satu penyebabnya adalah tidak terhubungnya ruang-ruang kebijakan tersebut, dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Termasuk hasil judicial review mengenai pelaksanaanoutsourcing, dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011, yang kemudian menjadi tidak efektif karena tidak adanya peraturan pelaksana sebagai turunannya, walaupun jika peraturan pelaksana itu dibuat, jika struktur lembaga penegak hukumnya masih seperti saat ini, Putusan MK itupun, akan tidak efektif.[14]

Karenanya, aksi grebek pabrik sebagai salah satu bentuk dari kekuatan serikat buruh dalam menjadikan jalanan sebagai ruang politik, dan arena penegakkan hukum, untuk sementara ini mampu menjadi jawaban dari tidak efektifnya berbagai respons tersebut. Amir Mahfuz, pengurus FSPMI, seperti dikutip dalam tabloid Lembur (Lembaran Buruh), menyatakan bahwa sejak Mei hingga Agustus tahun ini, telah sekitar 50.000 buruh tidak tetap yang diangkat menjadi buruh tetap.[15] Yanche, pengurus FKI-SPSI Bekasi, mengatakan kepada penulis, sudah ada lebih dari 60 pabrik yang mengalami operasi penggerebekan pabrik oleh FKI, dan ribuan buruh outsourcing-nya diangkat menjadi buruh tetap.[16] Walau tanpa dukungan angka yang pasti mengenai jumlah buruhoutsourcing yang diangkat statusnya menjadi buruh tetap, aksi grebek pabrik dalam beberapa haldinilai lebih efektif dibandingkan respons serikat sebelumnyakarena kemampuannya untuk menjangkau secara langsung lokasi dimana pelanggaran penggunaan buruh outsourcingberlangsung: tepat di pabrik itu sendiri.


Serangan Balik Kapital

Mengikuti hukum aksi-reaksi, aksi grebek pabrik yang berkembang dan terus meningkat di kawasan-kawasan industri Cikarang pada periode akhir Mei sampai November 2012, kemudian mulai mendapatkan berbagai bentuk serangan balik. Tulisan ini akan mendiskusikan secara ringkas, lima strategi kapital dalam melakukan serangan balik tersebut.

Kemunculan grebek pabrik jelas telah mengganggu beroperasinya jejaring produksi di kawasan-kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Dimana banyak perusahaan yang terlanjur mengkonsentrasikan rantai pasokannya di kawasan-kawasan industri tersebut.[17] Karena itu, penggerebekan di satu pabrik, yang diikuti dengan penghentian proses produksi, telah mengganggu proses produksi di pabrik-pabrik lain yang berada dalam satu struktur pengelolaan rantai pasokan yang sama. Semisal, penggerebekan di PT. Samoin dan PT. Wooin, akan mengganggu proses produksi di PT. SEIN, karena kedua perusahaan tersebut mensuplai komponen elektronik kepada SEIN. Aksi-aksi penggerebekan pada perusahaan pembuat komponen, akan mengganggu proses produksi pada perusahaan pembeli (buyer/brand). Hal ini memperlihatkan bahwa, satu aksi grebek pabrik di satu perusahaan, dapat memberikan efek berantai terhadap jejaring produksi pada sejumlah perusahaan yang berada dalam satu struktur rantai pasokan. Dan aksi grebek pabrikpun, mendapatkan serangan balik secara bersama-sama, khususnya perusahan-perusahaan yang berada dalam satu struktur rantai pasokan.[18]   

Pada beberapa rentetan kasus, serangan balik tersebut terlihat dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Setidaknya terdapat lima strategi utama yang muncul dari berbagai bentuk serangan balik tersebut: (1) secara spartan, pihak manajemen yang pabriknya mengalami penggerebekan, secara bersama-sama melakukan pengingkaran PB, yang disusul dengan pemecatan pengurus dan anggota serikat buruh yang terlibat dalam penggerebekan. Alasan yang digunakan ketika melakukan pengingkaran PB adalah, pihak manajemen berada dalam kondisi terancam dan terpaksa ketika menandatangi PB tersebut; pengingkaran ini dilakukan perusahaan dengan menyewa kantor pengacara, dimana penyelesaian konflik hubungan industrial dipaksa untuk kembali memasuki ruang dan mekanisme legal-formal. Untuk melakukan gugatan balik, serikat buruh harus menempuh jalur pengadilan.[19] Pilihan lainnya adalah melakukan penggerebakan ulang untuk kedua kalinya; sementara ada serikat buruh yang menerapkan kebijakan grebek pabrik hanya boleh dilakukan satu kali pada satu pabrik. Alhasil, ketika kesepakatan tersebut dibatalkan, mereka yang telah diangkat menjadi buruh tetap, kembali menjadi buruh outsourcing dan kontrak. Dan jika mereka menolak keputusan ini, maka akan langsung di-PHK. Dengan strategi ini, secara telak grebek pabrik menjadi kehilangan efektivitasnya dalam konteks pengangkatan buruh tidak tetap menjadi tetap.

Kemudian, (2) pengusaha menjalankan politik adu domba antara serikat buruh melawan masyarakat sekitar. Strategi ini dijalankan dengan cara menyewa berbagai Ormas, yang kemudian mengatasnamakan dirinya sebagai MBB (Masyarakat Bekasi Bersatu), yang terdiri dari 8 Kepala Desa di Cikarang, Bekasi. Penyebutan MBB sendiri merupakan simbolisasi dari pertentangannya dengan BBB (Buruh Bekasi Bergerak), sehingga membuat kesan Masyarakat melawan Buruh menjadi lebih kuat. MBB, pada tanggal 29 Oktober 2012, melakukan penyerangan dan pengrusakan beberapa tenda pemogokan di depan pabrik dan Saung Buruh yang terletak di Jababeka.[20] Keberadaan 8 Kepala Desa dalam MBB, berkaitan dengan relasi kolusif perangkat desa-kapital, dan relasi patron-klien antara otoritas lokal desa terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di desa tersebut. Relasi ini merupakan norma umum di wilayah manapun di Indonesia, ketika ekspansi kapital berlangsung.   

Pada tahap selanjutnya, (3) Pengusaha mulai menyebarkan teror dan rasa takut di kawasan-kawasan industri. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai penyerangan dan kekerasan. Efek penyebaran teror dan rasa takut ini, terlihat secara khusus dari strategi penganiayaan berantai kepada anggota serikat buruh yang mengenakan atribut serikat (seperti jaket), dan sedang mengendarai sepeda motor di jalan kawasan industri, biasanya dilakukan ketika malam hari dalam situasi sepi.

Anggota serikat buruh yang dikenali dari atribut serikat yang dikenakan, dan sedang mengendarai motornya kemudian dihentikan paksa, mengalami pengeroyokan, motornya dirusak, dan jaket serikatnya dijarah, bahkan ada yang dibakar dihadapan korban, sebelum ia kemudian dibiarkan pergi. Ada satu kasus yang dilakukan pada siang hari, dimana seorang yang mengenakan baju serikat buruh sedang mengendari sepeda motor, dicegat di tengah jalan dan bajunya dilepas paksa. Sehingga ia harus berjalan ke rumahnya tanpa mengenakan baju. Tak ada satupun anggota serikat buruh yang meninggal dalam rentetan aksi balasan ini. Hal ini justru semakin menunjukkan, bahwa serangan balik tersebut memang bertujuan untuk menebar teror dan rasa takut, tapi mencegahnya agar tidak menjadi preseden yang lebih besar. Karena jika ada satu saja anggota serikat buruh yang meninggal dalam aksi balasan ini, dapat dipastikan akan muncul respon meluas dari berbagai serikat buruh, dan dapat memancing terjadinya kerusuhan sosial, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas industrialisasi di kabupaten Bekasi.

(4) Untuk memperluas skala teror ini, sejak bulan Desember 2012, muncul pemberian tanda tertentu dalam surat pengalaman kerja (paklaring), bagi buruh yang menjadi anggota serikat dan di-PHK. Sehingga buruh tersebut akan kesulitan untuk mendapat pekerjaan di pabrik lainnya. Karena ketika menunjukkan surat pengalaman kerja terdapat tanda tertentu yang menunjukkan dia pernah menjadi anggota serikat, dan dinilai pernah menimbulkan masalah di pabrik sebelumnya. Sementara jika tidak menunjukkan surat pengalaman kerjanya, ia akan dinilai tidak berpengalaman. Strategi ini sangat mirip seperti apa yang pernah dilakukan oleh rezim militeristik-Orde Baru. Mereka yang dituduh terkait dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), dalam KTP-nya diberikan ciri khusus sehingga mudah diidentifikasi oleh mesin birokrasi negara, dan akan mendapatkan berbagai bentuk diskriminasi.

(5) Sejak terjadinya penggantian Kapolres Kabupaten Bekasi, saat ini muncul peraturan baru dari pihak Kepolisian Kabupaten Bekasi. Setiap akan melakukan aksi mogok dan demonstrasi, serikat buruh diharuskan menyetor satu fotokopi KTP, dari seorang yang dinilai sebagai Korlap, untuk setiap 20 orang peserta aksi. Dan fotokopi tersebut harus disetorkan kepada Kepolisian Kabupaten Bekasi, minimal 5 hari sebelum pelaksanaan aksi. Jika peserta aksi berjumlah 2000, maka harus ada 100 fotokopi KTP yang disetorkan kepada pihak Kepolisian. Peraturan ini selain konyol, juga bertentangan dengan peraturan tentang pelaksanaan mogok dan unjuk rasa, dan jelas sangat menyulitkan serikat buruh. 

Selain kelima strategi tersebut, terdapat strategi lainnya yang patut diwaspadai, walaupun strategi ini kemudian tidak dilakukan secara terbuka. Terkait dengan strategi no. 2, munculnya penyerangan yang mengatasnamakan masyarakat Bekasi terhadap serikat buruh, telah menimbulkan efek seakan-akan terjadi konflik horizontal antara buruh versus masyarakat, yang dinilai berpotensi meluas. Dengan menggunakan isu meluasnya konflik horizontal ini, pihak militer yang sebelumnya telah diminta oleh kelompok bisnis agar terlibat dalam menangani maraknya aksi buruh, dapat memiliki legitimasi untuk terlibat (kembali) dalam urusan industrial di Kabupaten Bekasi, dengan alasan mencegah meluasnya konflik horizontal.

Paska penyerangan oleh massa MBB, pada tanggal 8 November 2012, muncul deklarasi harmoni, yang berisi kesepakatan agar serikat buruh dan masyarakat saling menahan diri untuk tidak saling melakukan tindakan balasan. Kesepakatan tersebut, selain ditandatangani oleh pimpinan serikat buruh, pimpinan MBB, Forum Investor Bekasi (FIB), Kepolisian, dan Pemerintah Daerah, juga ditandatangani oleh Komandan Resort Militer (Danrem) Bekasi. Keterlibat militer dalam hal ini, berkaitan dengan relasi kolusi Kapital-Militer, dimana diduga di Bekasi terdapat jaringan bisnis militer, dan akses-akses pendanaan gelap yang berkaitan dengan keberadaan industri di Kabupaten Bekasi. Dalam struktur Forum Investor Bekasi (FIB), kita dapat menemukan dua orang (purn) Birgadir Jenderal, satu dari militer dan satu lagi dari kepolisian. Selain itu, di dalam kawasan industri di Bekasi, terdapat kantor Komando Rayon Militer, kantor Komando Daerah Militer, dan Komando Resort Militer 051/WI Jayakarta. Maka dengan menggunakan legitimasi untuk mencegah meluasnya potensi konflik horizontal buruh verus masyarakat, militer sebenarnya sedang melindungi kepentingan bisnis mereka.    


Grebek pabrikPelibatan Anggota dan Demokratisasi Pengetahuan

Grebek pabrik disadari atau tidak telah menjadi kritik dan berhasil membongkar model penanganan kasus serikat buruh yang legalistik, apolitis dan doktriner. Legalistik karena proses penanganan kasus seringkali hanya merujuk pada pasal-pasal ketenagakerjaan, dan terjebak dalam logika dan prosedur hukum. Untuk kemudian berkembang menjadi apolitis, karena penanganan kasus dengan model tersebut, tidak berusaha mengaitkan persoalan pelanggaran hak-hak buruh sebagai sebuah perwujudan dari relasi kekuasaan yang timpang. Dan pada tahapan selanjutnya menjadi doktriner, karena praktiknya berjalan satu arah. Dari pengurus serikat yang dianggap paling memahami seluk-beluk advokasi, kepada buruh yang tertimpa kasus, sebagai korban yang dinilai tidak mengetahui apapun. Model penanganan kasus seperti ini, enggan melakukan pelibatan buruh yang tertimpa kasus, apalagi melibatkan sebanyak mungkin anggota, karena dinilai tidak efektif dan merepotkan. Anggotapun hanya ditempatkan sebagai penonton. Model penanganan kasus seperti initelah sekian lama menghalangi serikat untuk memanfaatkan setiap proses penanganan kasus, sebagai bagian dari penguatan serikat buruh dengan menjadikannya sebagai sarana belajar anggota.

Grebek pabrik (kembali) memperlihatkan bagaimana penanganan kasus dijadikan milik bersama. Walaupun sebagian besar peserta aksi tidak mengenal siapa yang sedang mereka dukung, dan belum mengerti kasus seperti apa yang sedang dihadapi. Justru dari situlah, grebek pabrik dapat terus dikembangkan sebagai sarana belajarterutama bagi implementasi nyata dari nilai-nilai solidaritas.

Melalui aksi grebek pabrik yang terus dikembangkan, siapapun yang terlibat bisa belajar lebih dekat bahwa tatanan politik yang berlaku saat ini terus menerus mereproduksi ketidakadilan, dan ia harusdilawan bersama-sama. Bukan hanya oleh mereka dinilai paling mengerti hukum dan di lakukan di Pengadilan. Tapi oleh siapapun, di segenap ruang politik sehari-hari, termasuk di jalanan.

Karena itu, grebek pabrik memiliki peluang untuk terus dapat mendorong proses-proses penanganan kasus yang lebih demokratis. Dimana setiap anggota bisa terlibat, dengan berbagai cara dalam setiap prosesnya. Dalam grebek pabrik, rumusan hukum, pasal-pasal terkait dan apapun yang disebut sebagai pendekatan litigasi, pada akhirnya menjadi sekunder. Sebaliknya strategi di luar kerangka legal (nonlitigasi) menjadi utama. Strategi aksi massa, solidaritas antarpabrik, pelaksanaan mogok panjang, bahkan penutupan dan pendudukan pabrik; juga termasuk strategi-strategi yang ditempuh untuk menghasilkan tekanan politik, seperti menuntut dikeluarkannya nota dinas oleh Bupati, melakukan aksi ke Kedutaan Besar asal perusahaan, seperti dilakukan buruh PT. Toppan (Kedutaan Jepang), dan PT Hanyungnux dan SEIN (Kedutaan Korea), mendatangi Komnas HAM, meminta rapat dengar pendapat dengan DPR RI (PT. Panarub, GBSI). Selain telah membuat penanganan kasus keluar dari jebakan kerangka hukum, dengan melihat kasus pada beberapa tingkatan secara lebih politis. Juga telah memperluas ruang-ruang perlawanan dalam kontekspenanganan kasus, memperluas akses terhadap keadilan dari sekedar ruang dan mekanisme formal. Melalui aksi grebekan pabrik, serikat dapat mengajak anggotanya untuk melihat kasus perburuhan, termasuk penggunaan buruh outsourcing, terlahir dari sebuah sistem hubungan industrial yang politis. Karenanya sejak awal dan sampai kapanpun, kasus perburuhan merupakan persoalan politik. Dengan demikian selain mendorong demokratisasi-penanganan kasus, memperluas ruang-ruang untuk mengakses keadilan, aksi grebek pabrik juga dapat mendorong politisasi.

Grebek pabrik jika terus dikembangkan, dapat mendorong perubahan-perubahan mendasar di serikat buruh. Dengan menjadikan grebek pabrik sebagai ruang belajar, serikat telah melakukan proses-proses demokratisasi pengetahuan. Sehingga tidak lagi menyerahkan penanganan kasus kepada para ahli, yaitu pengurus serikat yang dinilai paling berpengalaman. Salah satu momen yang berkesan bagi penulis adalah, ketika menyaksikan langsung mogok di PT Toppan. Satu malam, di tenda yang hanya beratapkan terpal, beralaskan tikar, dan didirikan di depan pabrik disebrang jalan yang berdebu, pada malam hari peserta mogok yang berkumpul dari beberapa pabrik bersama-sama menyaksikan film-film perjuangan. Siang harinya, beberapa buruh perempuan pabrik PT Toppan, di sela-sela kekhawatirannya karena tidak kunjung ada titik terang dari aksi mogok yang sudah berjalan lebih satu bulanmereka yang terancam kehilangan pekerjaannya, begitu ceria melakukan simulasi penanganan kasus di depan gerbang pabrik. Penulis seperti melihat ada yang sedang saling menguatkan, saling mempertahankan optimisme, sambil melakukan pendidikan! Merancang pendidikan dalam situasi mogok, dalam situasi darurat, bagi penulis adalah suatu ikhtiar yang luar biasa untuk lebih mendemokratiskan pengetahuan. Pada aksi grebek pabrik PT. Hanyungnux, yang berlarut-larut. Ketika penulis datang telah memasuki malam kesepuluh, anggota serikat dari berbagai pabrik bergiliran datang. Di sela-sela dentum musik dari mobil komando. Suasana grebekan yang menjelma seperti pasar malam, di satu pojokan dengan cahaya redup, adabeberapa orang melingkar, mereka berdiskusi sangat serius, tentang bagaimana arah serikat buruh(FKI) mereka ke depan. Dengan berbagi kekhawatiran dan pengetahuan yang mungkin terbatas, mereka seperti menuntut dirinya sendiri untuk ikut berpikir, menemukan berbagai rencana-rencana perbaikan ke depan. Mereka yang di pojokan itu, usianya penulis kira tak ada yang lebih dari 25 tahun. Mereka bukan pengurus, mereka adalah anggota biasa yang dengan tekun melakukan aksi-aksi grebekan. Penuh kelelahan namun juga penuh semangat.

Salah satu perbedaan mendasar antara apa yang sering disebut sebagai ‘serikat buruh pengurus’ dan serikat buruh demokratis, adalah jarak pengetahuan dan pemahaman tentang organisasi yang dapat mendorong tingkat partisipasi. Pada ‘serikat buruh pengurus’, jarak pengetahuan antara pengurus dan anggota sangatlah lebar. Pengurus menjadi subjek superior yang mahatahu. Sementara anggota adalah objek inferior yang paling tidak tahu. Dari jarak pengetahuan ini, serikat buruh pengurus memposisikan diri sebagai serikat buruh pelayanan. Dimana anggota hanya ditempatkan sebagai pengguna jasa, hanya datang ketika berkasus, itu pun ditangani secara birokratis. Maka partisipasi anggota dalam serikat buruh terus menerus lemah. Strategi grebek pabrik yang selama ini berjalan, dapat menjadi salah satu jawaban atas salah satu persoalan paling fundamental dalam serikat buruh, yaitu terkonsentrasinya pengetahuan di tangan para pengurus. Dengan cara mengembangkan grebek pabrik sebagai ruang untuk secara terus-menerus berbagi pengetahuan.

Bertemunya pengalaman, pengetahuan, kemarahan, militansi, dan solidaritas dapat membuat grebek pabrik terus berkembang dan melahirkan kekuatan-kekuatan baru yang lebih besar. Sesuatu yang penulis belum mampu bayangkan. Namun, pengurus serikat buruh dapat memulainya dengan tidak menempatkan diri sebagai subjek superior yang paling tahu dan berpengalaman dihadapan anggotanya. Kemudian mulai menjadikan aksi grebek pabrik sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan dan bersolidaritas. Maka dengan demikian, demokratisasi pengetahuan sebagai pondasi bagi politisasi serikat buruh dapat terus tumbuh. Sementara itu grebek pabrik dapat terus berkembang menjadi ruang-ruang transformasi kesadaran bagi setiap anggota serikat buruh.


Pertanyaan Lanjutan

Kini saatnya penulis mengajukan pertanyaan kepada pembaca. Grebek pabrik semakin menunjukkan, bahwa kekuatan politik serikat buruh dapat ditelusuri pada kemampuannya dalam menghadirkan politik akar rumput: melalui beragam kombinasi strategi pengorganisasian dan mobilisasi massa. Hal ini telah membantu menaikkan posisi tawar serikat buruh dalam kontestasi politik nasional. Ketika aksi-aksi boikot jalan tol dan penolakan rencana kenaikan harga BBM, isu-isu perburuhan, khususnya upah dan outsourcing, rasanya hanya bisa dikalahkan oleh isu korupsi.

Jika yang kita saksikan di jalanan saat ini adalah sebuah awalankarenanya dapat terus berkembang, seiring berkembangnya kapasitas politik pimpinan serikat dan terus menguatnya politik akar rumput serikat buruh. Bagaimana agar perkembangan politik akar rumput serikat buruh mampu terhubung dan dapat mempengaruhi secara lebih efektif kontestasi politik elite?

Sementara itu, grebek pabrik, lebih banyak dimaknai sebagai aksi penegakkan hukum jalanan. Hal ini menunjukkan grebek pabrik (dan serikat buruh), cenderung didominasi oleh diskursus hukum. Sehingga dapat menghindarkan serikat buruh untuk melihat kapitalisme sebagai sebab, dan penegakkan hukum yang lemah sebagai akibat. Dalam konteks tersebut, bagaimana memberi makna lain terhadap aksi grebek pabrik, sehingga dapat melampaui diskursus hukum?

Terakhir, apa yang harus dibangun oleh serikat buruh setelah aksi-aksi jalanan ini; sehingga dari tahap mobilisasi, serikat buruh dapat beranjak pada pembangunan konstruksi ideologisnya?



[1] Siaran Pers Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), 3 Oktober 2012.
[2] Angka tersebut merujuk kepada data kepolisian yang dikutip oleh harian Gatra:http://www.gatra.com/nusantara/nasional/18638-mogok-nasional,-buruh-kepung-jakarta.html
[3] Sudut pandang mengenai Politik Jalanan ini, penulis dapatkan dari Benny Harry Juliawan,Street-level Politics: Labour Protests in Post-authoritarian Indonesia, Journal of Contemporary Asia, Vol. 41, No. 3, Routledge, 2011

[4] Kontribusi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Batam sebesar USD 4, 6 M. Di lihat di: Proposal Jabar, Program Peningkatan Nilai Tambah Mata Rantai Produksi Melalui Pengembangan Kawasan Terpadu di Kawasan Industri Cikarang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan-ITB, tanpa tahun.
[6] Kisah perjuangan buruh PT. Hero spk, Cibitung ini dikutip dari tulisan Sherr Rin (2012),Pembebasan Budak, Menyebar Benih-Benih Perlawanan, di http://spai-fspmi.or.id/pembebasan-budak-menyebar-benih-benih-perlawanan/
[7] Saat ini sebagian anggota FKI memutuskan untuk berubah dari Forum menjadi Federasi. Sehingga singkatan dari FKI, berubah menjadi Federasi Pekerja Industri.
[8] Penulis sengaja tidak menyebutkan identitas narasumber untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan
[9] Pada tahun 2012 ini, setidaknya terdapat 12.000 perusahaan penyalur tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, hanya 6300 perusahaan yang terdaftar di Kemenakertrans, dengan jumlah buruh yang dilaporkan mencapai 338.505 pekerja. Sementara sisanya 5700 perusahaan tidak terdaftar. Dengan keuntungan yang diketahui mencapai 3,7 triliun.  Menjamurnya bisnis outsourcing setara dengan semakin berkurangnya jumlah penggunaan buruh tetap. Menurut laporan ILO (2012) semenjak tahun 2006 sampai tahun 2011 jumlah pekerja tetap di Indonesia terus berkurang, dan saat ini jumlahnya hanya 35% dari seluruh pekerja di sektor formal. Sumber: Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia, 2012, dilihat dihttp://finance.detik.com/read/2012/11/09/155030/2087380/1036/duh-5000-an-perusahaan-outsourcing-beroperasi-secara-ilegal, dan ILO, 2012.  
[11] Angka perkiraan ini didapat melalui wawancara dengan beberapa pengurus serikat buruh, dan diperbandingkan dengan angka resmi disperindag kabupaten Bekasi.
[13] Kasus Imas, hakim PHI Bandung yang terbukti menerima suap dari pihak pengusaha dan dikenakan vonis enam tahun penjara, merupakan salah satu contoh praktik penyuapan yang terungkap dan diproses pengadilan. Menurut Sa, bagian advokasi serikat buruh FSP PPMI, banyak petugas mediator di Disnakertrans Kab Bekasi, terbiasa menerima suap dari pengacara pengusaha. Hanya ada satu petugas mediator yang dinilai mampu bersikap ‘netral’, yang dalam artian tertentu berpihak secara objektif terhadap buruh. Karena itu, jika beberapa kasus yang ditangani oleh petugas mediator tersebut, akan muncul anjuran yang menguntungkan pihak buruh. Sementara jika ditangani oleh mediator lainnya, akan keluar anjuran yang merugikan pihak buruh. Bagi aktivis serikat yang terbiasa melakukan proses mediasi di Kabupaten Bekasi, sifat anjuran dari petugas mediator, akan segera diketahui sebelum dikeluarkan anjuran tersebut dikeluarkan, dengan mengetahui siapa petugas mediatornya.  
[14] Lebih jauh mengenai Putusan MK tersebut, dan kritik atasnya, bisa dibaca di: Asep Mufti (2012), Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011, Status Quo atau Harapan Baik bagi Buruh?http://majalahsedane.net/
[15] Tabloid Lembur, edisi 30, Juni-Agustus, 2012, TURC. Namun dalam tabloid tersebut ditulis seratus ribu, dan ketika penulis menanyakan perihal angka tersebut, salah satu redaktur Tabloid tersebut, Ari Lazuardi, mengatakan jika angka itu salah kutip, yang dinyatakan oleh Amir Mahfouz, kepada tabloid Lembur adalah 50.000an. Angka ini belakangan direvisi menjadi 23.000 ribu.
[16] Pengurus lainnya, Teguh Maianto, dalam waktu belakangan, mengatakan jumlah yang lebih sedikit, yaitu sekitar 45 pabrik, walaupun angkanya terus bertambah sampai saai ini. Wawancara Teguh Maianto, Januari 2013. Penulis kesulitan mengklarifikasi jumlah pabrik yang mengalami penggerebekan pabrik, salah satunya karena PB-PB hasil grebek pabrik tidak terdokumentasikan dengan baik. Dari angka 45 pabrik itupun, penulis hanya berhasil mendapatkan salinan PB hasil grebekan pada 12 pabrik. Walaupun penulis tetap mendapatkan sebagian besar nama pabrik-pabrik yang mengalami penggerebekan.   
[17] Salah satu contoh dari saling terhubungnya perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi, dengan tingkat konsentrasi yang tinggi, terlihat pada pabrik Samsung, yang berdiri di kawasan industri Jababeka. Dari data yang diperoleh penulis, ditemukan 89 persen perusahaan suplier Samsung berlokasi di 7 kawasan industri besar di Kabupaten Bekasi. Lebih lengkap dapat dilihat di: Abu Mufakhir, Kebebasan Berserikat versus Kebebasan Kapital: Industri Elektronik dan Perlawanan Terhadap Samsung, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, 2013
[18] Dengan karakteristik yang lebih khusus. Hal ini paling terlihat pada kasus SEIN, dimana SEIN menekan agar perusahaan-perusahaan supliernya melakukan pemberangusan serikat buruh. Namun tulisan ini tidak ditujukan untuk melihat hal tersebut.
[19] Sampai saat ini, sepanjang pengetahuan penulis, baru terdapat satu kasus dimana serikat buruh, FSP PPMI-KSPSI, Bekasi, melakukan gugatan atas pengingkaran PB tersebut melalui jalur pengadilan perdata. 
[20] Jababeka merupakan kawasan industri terpadat di Kabupaten Bekasi, yang menampung lebih dari 1600 pabrik, dan mempekerjakan sedikitnya 600.000 pekerja. Serta menjadi kawasan dimana grebek pabrik paling sering terjadi



http://www.majalahsedane.net/2012/10/hukum-yang-retak-perundingan-dan-grebek_5175.html